Mengupas Sanksi Internasional: Efektifkah Menekan Iran dan Korea Utara

Oleh : Reza Alfian Hidayat
Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum 
Unpam Serang 
Dosen Pengampu: Risky Amelia,S.H,M.H

SERANG,- Sebagai mahasiswa yang mengamati dinamika hubungan internasional, Saya memiliki pertanyaan mengenai efektivitas sanksi internasional terhadap Iran dan Korea Utara menjadi topik yang menarik untuk dibahas. 

Sanksi internasional sering kali digunakan sebagai alat diplomasi untuk menekan negara-negara yang dianggap melanggar norma global, seperti proliferasi senjata nuklir dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, apakah strategi ini benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya?

Efektivitas Sanksi dalam Konteks Iran dan Korea Utara

Iran: Sanksi dan Diplomasi Nuklir

Iran telah menjadi subjek sanksi ekonomi dan politik selama beberapa dekade, terutama karena program nuklirnya. Pada satu sisi, sanksi ini memberikan tekanan signifikan terhadap ekonomi Iran, menyebabkan inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang, dan ketidakpuasan publik. Namun, pada sisi lain, sanksi tidak selalu berhasil menghentikan pengayaan uranium oleh Iran.

Kesepakatan Nuklir Iran 2015 (JCPOA) adalah salah satu contoh di mana diplomasi berhasil memanfaatkan tekanan sanksi untuk mencapai perjanjian multilateral. Namun, ketika Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian ini pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi, hubungan Iran dengan komunitas internasional memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi saja tidak cukup tanpa adanya pendekatan diplomatik yang konsisten.

Korea Utara: Isolasi dan Ketahanan

Berbeda dengan Iran, Korea Utara telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap sanksi internasional. Meski negara ini menghadapi embargo perdagangan, pembatasan keuangan, dan tekanan diplomatik, pemerintah Korea Utara tetap melanjutkan program nuklirnya. Salah satu alasan utama adalah dukungan dari negara-negara seperti Tiongkok, yang tetap menjadi mitra dagang penting bagi Korea Utara.

Selain itu, sifat rezim otoriter di Korea Utara memungkinkan pemerintah untuk mengalihkan dampak sanksi kepada rakyatnya. Akibatnya, masyarakat Korea Utara menjadi korban utama, sementara elite politik tetap bertahan. Dalam konteks ini, sanksi internasional tampaknya kurang efektif dalam mengubah perilaku pemerintah Korea Utara.

Tantangan dalam Penerapan Sanksi Internasional

Ketergantungan pada Dukungan Global: Efektivitas sanksi sering kali bergantung pada solidaritas internasional. Ketika negara-negara besar seperti Tiongkok atau Rusia tidak sepenuhnya mematuhi sanksi, dampaknya menjadi berkurang.

Dampak pada Masyarakat Sipil: Sanksi ekonomi cenderung memperburuk kondisi kehidupan rakyat biasa tanpa memberikan tekanan signifikan pada elite politik. Hal ini memunculkan dilema etis dalam penerapan sanksi.

Resistensi dan Adaptasi: Negara-negara yang dikenai sanksi sering kali menemukan cara untuk beradaptasi, seperti melalui ekonomi bawah tanah atau kerja sama dengan negara-negara yang bersedia melanggar sanksi.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Sanksi

Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa sanksi internasional dapat lebih efektif jika dilengkapi dengan strategi lain, seperti:

Pendekatan Diplomatik yang Konsisten: Sanksi harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas, termasuk dialog diplomatik dan insentif untuk mendorong perubahan perilaku.

Pengawasan dan Penegakan yang Ketat: Komunitas internasional perlu memastikan bahwa semua negara mematuhi sanksi, mengurangi peluang bagi negara target untuk menghindarinya.

Fokus pada Elite Politik: Sanksi yang dirancang untuk menargetkan elite politik, seperti pembekuan aset dan pembatasan perjalanan, cenderung lebih efektif daripada sanksi ekonomi umum.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari opini Saya yaitu, Sanksi internasional adalah alat yang penting tetapi tidak sempurna. Dalam kasus Iran dan Korea Utara, sanksi hanya sebagian efektif dalam mencapai tujuan diplomatik, terutama ketika tidak disertai dengan pendekatan lain. Sebagai generasi muda, kita perlu mendorong pendekatan yang lebih holistik dan etis dalam menangani isu-isu global, memastikan bahwa keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama.