 |
| Oleh : Ananda Nicola Pratama Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Unpam Serang Dosen Pengampu : Dede Ika Murofikoh,S.H,M.H |
SERANG,- Dalam dinamika pemerintahan modern, transparansi menjadi pilar utama untuk menciptakan kepercayaan publik. Sayangnya, berbagai kasus penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan rendahnya akuntabilitas masih menjadi momok dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Di sinilah hukum administrasi negara memegang peranan penting sebagai fondasi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hukum administrasi negara tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga panduan normatif yang memastikan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip legalitas.
Melalui regulasi yang jelas, kontrol yang efektif, dan mekanisme akuntabilitas yang kuat, hukum administrasi negara berperan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparatur negara.
Namun, efektivitas hukum administrasi negara dalam mewujudkan transparansi masih menghadapi tantangan serius. Lemahnya implementasi aturan, kurangnya pengawasan, serta budaya birokrasi yang cenderung menutup diri menjadi hambatan yang harus segera diatasi.
Sebagai contoh, dalam banyak kasus sengketa administrasi, masyarakat sering kali kesulitan mengakses informasi atau mendapatkan keadilan karena birokrasi yang berbelit-belit.
Pemerintah perlu menunjukkan komitmen serius untuk memperkuat peran hukum administrasi negara.
Pertama, regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan harus diperkuat, termasuk memperbaiki undang-undang yang relevan.
Kedua, pengawasan yang independen harus ditingkatkan, baik melalui lembaga internal maupun eksternal seperti Ombudsman dan Komisi Informasi Publik.
Ketiga, digitalisasi layanan publik perlu dipercepat untuk memastikan transparansi informasi dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menjadi agen perubahan. Dengan berkontribusi dalam kajian hukum, melakukan advokasi, dan menyuarakan pentingnya transparansi, kita dapat mendorong implementasi hukum administrasi negara yang lebih efektif.
Transparansi bukan sekadar tuntutan, tetapi hak setiap warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah.
Hukum administrasi negara adalah alat utama untuk mencapainya. Dengan sinergi antara regulasi yang kuat, pengawasan yang konsisten, dan partisipasi masyarakat, mimpi akan pemerintahan yang transparan dan akuntabel bukanlah hal yang mustahil.
Social Header