 |
| Oleh: Abdan Syakur Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Unpam Serang Dosen Pengampu : Dede Ika Murofikoh, S.H., M.H. |
Mahasiswa Ilmu Hukum Unpam Serang
Mk : Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Pengampu : Dede Ika Murofikoh, S.H., M.H.
OPINI- Kebijakan impor merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian nasional. Di satu sisi, impor dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum dapat diproduksi secara optimal. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap impor dapat mengancam kemandirian ekonomi bangsa dan melemahkan industri lokal. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), kebijakan impor seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan pedoman dalam setiap kebijakan publik.
Sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menuntut agar setiap kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan impor, memberikan manfaat yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Kebijakan impor yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketimpangan — produk asing membanjiri pasar, sementara pelaku usaha kecil dan industri dalam negeri kesulitan bersaing. Oleh karena itu, semangat keadilan sosial harus menjadi landasan utama agar kebijakan impor tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata.
Selain itu, semangat nasionalisme yang terkandung dalam sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Mengawal kebijakan impor berarti menjaga agar Indonesia tidak menjadi pasar bagi produk luar negeri semata. Pemerintah bersama masyarakat perlu bersinergi dalam memperkuat produksi dalam negeri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal sebagai bentuk nyata cinta tanah air dalam bidang ekonomi.
Dari perspektif PPKn, warga negara memiliki peran aktif dalam mendukung kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Partisipasi warga dapat diwujudkan melalui perilaku konsumtif yang bijak — dengan lebih memilih produk buatan Indonesia serta mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan nasional. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab warga negara yang sadar akan peran dan kontribusinya terhadap kemajuan bangsa.
Dengan demikian, kebijakan impor harus dikawal dengan semangat Pancasila agar tidak menjauh dari nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga pedoman moral dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil, mandiri, dan berdaulat. Melalui penerapan nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan tanggung jawab warga negara, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian ekonomi yang sejalan dengan cita-cita luhur kemerdekaan — yakni memajukan kesejahteraan umum dan menjaga kedaulatan bangsa.
Social Header