Ombudsman Banten: Profiling ASN Provinsi Banten wajib berdampak pada Pelayanan Publik

Serang – Dalam rangka pengawasan Profiling Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten, Fadli Afriadi beserta jajaran melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada Jumat, 21 November 2025. Ombudsman hadir untuk memastikan bahwa pelaksanaan profiling dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan, serta bebas dari praktik maladministrasi.  

Kegiatan ini menjadi bagian dari pengawasan langsung terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Banten. Dalam kunjungan ini, Fadli didampingi Asisten Pencegahan Maladministrasi, Rizal Nurjaman, Dita Amalia, dan Adelia Rismayani.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nurhayati Nufus, beserta jajaran menerima langsung kunjungan tersebut. Selama pengawasan, Ombudsman memantau proses Computer Assisted Test (CAT). Tim juga melakukan dialog dengan pegawai untuk memastikan prosedur yang diterapkan berjalan konsisten dan sesuai prinsip sistem merit, yakni penempatan dan pengembangan ASN berbasis kemampuan, potensi, dan prestasi.

Ombudsman Banten menyampaikan bahwa kegiatan profiling ini merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen Pemprov Banten dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja. Ia menekankan bahwa proses yang adil dan berbasis data seperti ini tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan ASN, tetapi juga penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. 

“Kegiatan Profiling ASN ini wajib berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Provinsi Banten. Dengan pelaksanaan profiling yang terstruktur, seluruh pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai kemampuan dan potensi. Hal ini menjadi fondasi bagi birokrasi yang lebih modern, akuntabel, dan responsif,” Ujar Fadli.

BKD Provinsi Banten menyampaikan bahwa profiling dilaksanakan dalam beberapa gelombang sesuai dengan golongan pegawai, guna memastikan seluruh ASN terdata secara menyeluruh. Sebanyak 936 ASN mengikuti kegiatan ini, salah satu program ProASN dari pemerintah pusat, yang dilaksanakan dari tanggal 17 hingga 21 November 2025.

*Red