SERANG – Posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden mendapat dukungan penuh dari kalangan profesional teknologi informasi. Syamsul Afrizal, seorang praktisi IT di Provinsi Banten, menegaskan bahwa struktur ini adalah langkah strategis dalam menjaga keamanan siber nasional di tengah pesatnya transformasi digital.
Menurut Afrizal, ancaman kejahatan siber tidak mengenal batas wilayah dan waktu. Dengan posisi Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mekanisme pengambilan keputusan dan komando dalam penanganan kasus siber menjadi lebih efisien dan ringkas.
"Dalam dunia IT, kecepatan respons adalah segalanya. Jika ada serangan siber berskala nasional, Polri butuh jalur komando yang cepat untuk berkoordinasi. Posisi di bawah Presiden memastikan Polri bisa bergerak taktis tanpa terhambat birokrasi kementerian," ujar Syamsul Afrizal dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).
Lebih lanjut, Syamsul menyoroti pentingnya sinkronisasi data antar lembaga negara. Ia menilai, dukungan Polri di bawah Presiden memudahkan integrasi data untuk memperkuat deteksi dini kriminalitas digital _(predictive policing)._
Polri dapat lebih optimal memanfaatkan data besar untuk memetakan pola kejahatan. Perlindungan infrastruktur informasi vital negara menjadi lebih terjamin. Memastikan penegakan hukum siber tetap objektif dan berfokus pada stabilitas negara.
Dukungan ini juga didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya di wilayah Banten yang menjadi salah satu pusat industri.
"Kami, para praktisi IT, ingin memastikan bahwa transformasi digital di Indonesia didampingi oleh aparatur penegak hukum yang kuat, independen, dan berteknologi tinggi. Langkah Presiden mempertahankan struktur Polri saat ini adalah tepat," tutup Syamsul.
Social Header