BANTEN – Pencopotan prasasti peresmian RSUD Cilograng dan RSUD Labuan memicu sorotan tajam dari berbagai aktivis Banten. Prasasti yang ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, pada 4 Oktober 2024 sebagai penanda resmi peresmian, kini dilaporkan telah dicopot dari tempat semula. Informasi yang beredar menyebutkan, prasasti tersebut kini disimpan di mess RSUD Cilograng dan RSUD Labuan.
Entis Sumantri, Koordinator Wilayah Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (DPW. JPMI) Banten sekaligus Ketua Bidang ESDM Badko HMI Jabodetabeka-Banten, menegaskan bahwa prasasti peresmian bukan sekadar simbol, melainkan catatan sejarah yang mencerminkan legitimasi pembangunan.
“Prasasti menjadi bukti otentik waktu dan sosok pemimpin yang berperan dalam pembangunan infrastruktur publik seperti rumah sakit, jalan, atau jembatan di Banten,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).
Masyarakat kini mempertanyakan alasan pencopotan tersebut. Jika dilakukan tanpa dasar yang jelas, tindakan itu dinilai sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap sejarah dan pemimpin yang menjabat saat peresmian. Terlebih, prasasti tersebut menegaskan bahwa RSUD Cilograng dan RSUD Labuan diresmikan pada 4 Oktober 2024 oleh Pj Gubernur Banten.
Ironisnya, menurut Entis yang akrab disapa Tayo, kini muncul prasasti baru yang menyebutkan peresmian RSUD Cilograng pada 26 Mei 2025. Dan RSUD Labuan 28 Mei 2025, Perbedaan tanggal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat, kapan sebenarnya peresmian dilakukan? Apakah 4 Oktober 2024 atau 26 dan 28 Mei 2025?
Entis menambahkan, pencopotan atau penggantian prasasti resmi tidak bisa dilakukan sembarangan.
“Harus ada alasan administratif yang sah, bukan sekadar motif pribadi atau politis,” tegasnya.
Publik pun menuntut klarifikasi dari pihak terkait, termasuk manajemen RSUD Cilograng dan RSUD Labuan serta Pemerintah Provinsi Banten. Aktivis atau Civil Society khawatir, jika dibiarkan, tindakan ini akan menjadi preseden buruk yang merusak nilai sejarah dan etika birokrasi di Pemprov Banten.
Menurut Entis kita ingat sejarah "Jas Merah – Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah,” pesan Bung Karno yang seharusnya menjadi pegangan dalam menjaga integritas sejarah bangsa, termasuk di tingkat daerah,” tandas Entis Sumantri.
Social Header